Adanya upgrading atau penambahan fungsi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak efektif. Pasalnya, KIP dijadikan semacam kartu ATM atau kartu uang elektornik, sehingga membuat pencairan KIP mengalami keterlambatan.

Dilansir dari laman jpnn (29/8), keterlambatan paling signifikan terjadi pada jenjang SD. Dimana pemerintah menetapkan kuota sasaran KIP jenjang SD sebanyak 10.360.614 siswa. Namun hingga 23 Agustus lalu, baru 423.235 siswa SD yang mencairkan KIP. Angka itu hampir setara dengan lima persen anak SD sasaran KIP.

Mendikbud Muhadjir Effendy tidak menampik fakta bahwa masih sedikit siswa SD yang mencairkan KIP.

Dia megajatakan fakta itu muncul akibat adanya upgrading atau menambahan fungsi KIP. Sebelumnya KIP sebatas kartu begitu saja, yang digunakan untuk mencairkan uang Indonesia pintar.

“Atas permintaan Presiden, KIP dijadikan semacam ATM atau uang elektronik,” katanya.

Dengan adanya perubahan fungsi itu, maka masing-masing anak harus membuka rekening bank. Lantarana masih belum cukup umur, maka mereka tidak bisa membuka rekening bank secara mandiri. Mereka harus didampingi orangtua. Sehingga proses membuka nomor rekening bank itulah yang membuat proses pencairan KIP belum maksimal.

Dengan fungsi KIP yang seperti ATM, siswa bisa mengisi saldonya. “Pemerintah sekaligus ingin menggalakkan literasi menabung sejak usia dini,” tuturnya.

Muhadjir mengatakan, untuk menentukan sikap apakah saat membuka rekning siswa cukup didampingi guru atau tetap harus bersama orangtuanya Kemendikbud sebelumnya harus konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu.

Muhadjir menegaskan saat ini proses migrasi KIP lama menjadi sebuah kartu yang berbasis ATM atau uang elektronik sudah hampir selesai. Sehingga dalam beberapa bulan ke depan diharapkan pencairan KIP bisa maksimal.

Pendapat Anda