Convention on The Rights of The Child( CRC/KHA ) merupakan instrumen/ hukum internasional tentang hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Kepres No 36/1990. Negara yang telah meratifikasi sebuah konvensi maka negara tersebut terikat secara yuridis dan politis. Secara Yuridis, dengan telah meratifikasi KHA, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem nasional kesejahteraan dan perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, peraturan perundang-undangan, strategi dan program yang selaras dengan kewajiban negara dalam konvensi. Undang-Undang No 23 tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No.Undang-Undang Nomor 35tahun 2014 tentang Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu perwujudan kewajiban negara dalam melaksanakan keterikatan secara yuridis sebagai konsekuensi dari ratifikasi hukum internasional.

Secara politis, negara berkewajiban secara aktif mengembangkan sistem yang dapat menjamin terciptanya kesejahteraan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, konvensi mewajibkan negara untuk menjadikan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsung hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak harus masuk dalam semua perencanaan nasional dan kebijakan di level pemerintah dan parlemen, termasuk menjamin penyediaan anggaran yang memadai untuk perlindungan anak. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan 2 dengan peranan negara, maka tiap negara mengemban beberapa kewajiban yaitu: melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghormati (to respect).

Hairani Siregar, MSP selaku ketua tim pelaksana kegiatan mengungkapkan, “USU hari ini memiliki keinginan untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan anak dengan disabilitas. Komitmen ini dapat diwujudkan dengan turun langsung memberdayakan mereka yang saat ini menjadi penggiat kegiatan sosial kususnya bagi anak disabilitas”.

Pada saat ini data menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki anak disabilitas setiap tahunnya meningkat. Dan tidak semua keluarga yang memiliki anak disabilatas memahami bagaimana memberikan perlindungan yang terbaik untuk anak disabilitas. Lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak disabilitas juga sangat terbatas di Provinsi Sumatera Utara. Ada dua lembaga yang pada saat ini memberikan pelayanan terhadap anak disabilitas, Lembaga tersebut adalah Pusat Kegitan Belajar Masyarakat (PKBM) SekolahTali Kasih yang beralamat di JalanSei Alas No 18 Kelurahan Sei Kambing D Kecamatan Medan Petisah Medan. Yayasan ini telah berdiri sejak tahun 1999. Dengan segala keterbatasan yang ada sampai sekarang PKBM tersebut masih memberikan layanan sosial bagianak-anak disabilitas. Pada umumnya anak-anak disabilitas yang berada di bawah pengasuhan yayasan ini adalah anak-anak dengan kedisabilitasan autis dan keterbelangan mental. Pada saat ini jumlah anak yang mendapat pelayanan sebanyak 60 orang. Permasalahan yang dirasakan oleh yayasan ini adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung yang masihterbatas, tenagaahlidalambidangpenanganpelayanandisabilitas, seperti therapist bicara, okupasi therapist, ahli gizi, olahraga adaptif. Demikian juga yang dialami oleh Yayasan Rumah Pendidikan Alifah, bahwa didalam memberikan pelayan masih memiliki keterbatasan dalam sarana prasarana pendukung yang masih terbatas, tenaga ahli dalam bidang penangan pelayanan disabilitas, seperti therapist bicara, okupasi therapist, ahli gizi,

olahraga adaptif.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sendiri telah dilakukan selama tiga hari di Pusat Kegitan Belajar Masyarakat (PKBM) Sekolah Tali Kasih. Kegiatan diisi dengan pelatihan dan memberikan berbagai alat keperluan belajar mengajar bagi anak dengan disabilitas.

Pendapat Anda